TERASBERITA,Tahun 2024 tercatat sebagai tahun yang penuh dinamika bagi Indonesia. Tahun ini, Indonesia sukses menyelenggarakan dua kali pemilu. Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 disusul kemudian Pilkada Serentak pada 27 November 2024.
Indonesia mencatatkan sejarah pada 2024, dalam setahun menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak dua kali. Pemilu pertama berlangsung pada 14 Februari 2024, yang mencakup pemilihan presiden dan legislatif. Pemilu kedua, pada 27 November, digelar untuk memilih kepala daerah di seluruh tanah air.
Pemilu kali ini diwarnai berbagai polemik dan kontroversi, baik terkait proses maupun hasil pemilu. Secara umum, pelaksanaan pemilu di Indonesia pada 2024 dapat dikatakan berjalan dengan lancar.
Meski demikian, Indonesia juga menghadapi ujian besar sepanjang tahun 2024. Bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi, melanda sejumlah daerah. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat menjadi kawasan yang paling terdampak akibat cuaca ekstrem, yang diperburuk oleh penurunan kualitas lingkungan, salah satunya deforestasi.
Selain itu, peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) menjadi salah satu peristiwa yang menghebohkan publik pada pertengahan tahun. Peretasan yang berlangsung selama berhari-hari menyebabkan gangguan pada lebih dari 200 instansi pemerintah, mengakibatkan terganggunya layanan publik dan kebocoran data sensitif.
Namun, meskipun dilanda berbagai tantangan, Indonesia juga mencatatkan sejarah dalam kunjungan pemimpin umat Katolik dunia. Pada 3-6 September 2024, Paus Fransiskus melakukan lawatan ke Indonesia setelah hampir 35 tahun, memberikan pesan perdamaian dan toleransi antarumat beragama. Kunjungan ini menjadi simbol kerukunan dalam keberagaman Indonesia.
Pada Oktober 2024, peralihan kekuasaan terjadi dengan dilantiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan memimpin Indonesia selama periode 2024-2029, dengan tantangan besar di hadapan mereka untuk membangun Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, dan sejahtera.
Di penghujung tahun, perhatian masyarakat tertuju pada kebijakan kenaikan pajak sebesar 12 persen. Langkah ini menuai kritik tajam, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang merasa terbebani dengan peningkatan biaya hidup yang signifikan. Keputusan ini mencerminkan tantangan pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan rakyat.