Ketua Komis D Soroti PDAM Rencana Putus Kontrak 400 Pegawai
TERASBERITA.MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Azhari Ilham, memberikan perhatian khusus terhadap rencana PDAM Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memutus kontrak kerja 400 pegawainya. Ari mempertanyakan alasan pemutusan kontrak ini karena PDAM masih memberikan dividen kepada Pemerintah Kota Makassar, yang mengindikasikan perusahaan masih mendapatkan keuntungan.
Ari menyampaikan hal ini pada Selasa, 13 Mei 2025. Ia menekankan bahwa sebagai perusahaan daerah yang memberikan dividen, PDAM seharusnya tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, Ari meminta penjelasan rinci mengenai alasan pemutusan kontrak tersebut.
Sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar, Ari menegaskan akan mengawasi rencana ini secara ketat. Ia khawatir pemutusan kontrak 400 pegawai akan berdampak pada 400 keluarga yang kehilangan mata pencaharian.
Ari mengingatkan agar rencana ini tidak melanggar aturan yang berlaku. Ia juga meminta direksi PDAM Makassar untuk mempertimbangkan dampak sosial yang akan timbul.
Ari menjelaskan bahwa rencana pengurangan karyawan harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024. Ia berencana berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, untuk membahas hal ini.
Ari juga berharap PDAM Makassar tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Ia menekankan bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) seharusnya juga berperan dalam membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di Makassar.
Ari menilai bahwa rencana pengurangan karyawan ini bertentangan dengan visi dan misi Wali Kota Munafri Arifuddin yang berkomitmen untuk mengurangi pengangguran di Makassar.
Ringkasan:
Rencana PDAM Makassar untuk memutus kontrak 400 pegawai mendapat sorotan dari Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Azhari Ilham. Ari mempertanyakan alasan pemutusan kontrak karena PDAM masih memberikan dividen kepada pemerintah kota, yang mengindikasikan perusahaan masih untung. Ari menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan memastikan rencana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga berharap PDAM tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
Pos terkait
