Pemerintah Kota Makassar Akomodir Aspirasi DPRD dalam APBD Perubahan 2025

Terasberita Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD resmi menyepakati arah dan kebijakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2025, di Gedung DPRD Makassar, Jumat (22/8/2025).

Dalam kesepakatan tersebut, nilai anggaran perubahan ditetapkan mencapai sekitar Rp5,1 triliun. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, Pemkot akan mengakomodir aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai bentuk sinergi eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah. “Semua saran dan aspirasi akan kami lihat dan jalankan, karena sifatnya rekomendasi serta masukan untuk arah pembangunan,” ujar Munafri.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembentukan lembaga baru terkait Pusat Promosi dan Pemasaran (PPM). Menanggapi hal itu, Munafri menyebut usulan pembentukan dinas atau badan baru dimungkinkan, namun harus sesuai regulasi yang berlaku.

Selain itu, APBD Perubahan juga diarahkan untuk mendukung program strategis Pemkot yang sebelumnya belum terakomodir dalam anggaran pokok, seperti penguatan aplikasi layanan publik Lontara Plus hingga peningkatan sektor pendidikan. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutan program pembangunan.

“Kesepakatan ini menjadi momentum penting memperkuat tata kelola keuangan daerah dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Aliyah.

Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menjelaskan rekomendasi yang diajukan mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga keamanan dan kebencanaan. Di antaranya, penambahan personel Satpol PP, pengadaan server baru Disdukcapil, penguatan sistem analitik kamera di Dinas Kominfo, hingga dukungan program anti-bullying di sekolah.

Ray menegaskan seluruh rekomendasi lahir dari pembahasan komprehensif Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan mengacu pada regulasi dan mempertimbangkan hasil reses DPRD serta aspirasi masyarakat. “Prinsipnya, setiap alokasi anggaran harus berdampak langsung bagi masyarakat,”