DPRD dan Pemkot Makassar Tuntaskan KUA–PPAS 2026 Lebih Cepat, DPRD–Pemkot Mantapkan Arah Kebijakan Fiskal

Terasberita-Makassar, DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar resmi merampungkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 lebih cepat dari jadwal yang ditargetkan. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025). Total nilai APBD pokok 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,1 triliun.

Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD, Supratman, anggota dewan, serta jajaran SKPD.

Munafri menegaskan bahwa seluruh program prioritas Pemkot Makassar tetap masuk dalam rancangan APBD, meski terdapat beberapa penyesuaian anggaran.

“Kita sesuaikan dengan pemotongan anggaran, sehingga ada yang dirasionalisasi. Tetapi semua program prioritas tetap harus dijalankan,” ujar Munafri.

Ia juga menginstruksikan SKPD untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mengarahkan belanja pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat. Kegiatan seremonial, menurutnya, perlu dikurangi demi efisiensi anggaran.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi harmonisasi antara DPRD dan Pemkot dalam penyusunan KUA–PPAS 2026. Menurutnya, sinergi ini penting untuk melahirkan APBD yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan kota.

“Dokumen KUA–PPAS menentukan arah kebijakan. Karena itu, harmonisasi legislatif dan eksekutif penting agar APBD 2026 memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ucap Aliyah.

Sementara itu, Ketua Pansus KUA–PPAS 2026 DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menyoroti proyeksi penurunan pendapatan daerah pada 2026 sebesar 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, Banggar menekankan perlunya strategi pendapatan yang lebih agresif dan adaptif.

Banggar merekomendasikan beberapa langkah strategis, meliputi digitalisasi sistem pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD, ekstensifikasi pendapatan baru dari sektor digital dan ekonomi kreatif, serta konsistensi kebijakan penerimaan daerah.

Ray juga menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung pelayanan dasar, perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan infrastruktur strategis. Proyek multiyears seperti pembangunan stadion, pengadaan seragam sekolah gratis, hingga penguatan layanan publik digital seperti Makassar Super Apps (Lontara+) menjadi bagian dari fokus belanja 2026.

“Belanja modal harus dipertahankan agar proyek strategis dan layanan dasar tidak terhambat,” tutup Ray.

Dengan disepakatinya KUA–PPAS lebih awal, Makassar menegaskan komitmen menuju tata kelola anggaran yang lebih disiplin, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.