Pemkot Makassar Siap Dukung Program Nasional Digitalisasi Bantuan Sosial
Terasberita-Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna memastikan penyaluran bantuan pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisien bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Munafri usai menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (3/2/2026), di Jakarta.
“Sosialisasi digitalisasi bantuan sosial ini merupakan agenda strategis pemerintah untuk memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu memperoleh haknya secara akurat dan transparan,” ujar Munafri melalui keterangan resmi di Makassar, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Pusat Luhut Binsar Pandjaitan, serta para perwakilan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Munafri—yang akrab disapa Appi—menyebut kehadiran Pemerintah Kota Makassar dalam forum strategis tersebut sebagai bentuk komitmen mendukung transformasi digital, khususnya di sektor pelayanan sosial.
“Hari ini kami mengikuti sosialisasi bantuan sosial. Bansos adalah amanah negara. Konstitusi secara tegas mengatur kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya.
Menurut Appi, digitalisasi penyaluran bansos menjadi langkah krusial untuk meminimalkan kesalahan data, mencegah tumpang tindih penerima, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan program prorakyat Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Digitalisasi dari tingkat paling bawah adalah fondasi penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur,” katanya.
Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
“Transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, dan efektivitas penyaluran bantuan sosial di seluruh daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini pemerintah pusat dan daerah telah menjalankan berbagai program bansos sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pada 2025, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah telah melakukan piloting digitalisasi bansos di sejumlah kabupaten.
Ke depan, pemerintah mendorong perluasan piloting tersebut dengan dukungan penuh para gubernur, bupati, dan wali kota.
“Perluasan piloting ini penting untuk menguji kesiapan sistem, ketepatan sasaran, serta keaktualan data penerima manfaat sebelum digitalisasi bansos diterapkan secara nasional,” pungkas Ribka.(*)
Pos terkait
