APERSI Sulsel dan Wamen PKP Bahas Solusi Hunian Perkotaan di Makassar
Terasberita-Makassar. Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Selatan silaturahmi dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, Jumat 6 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua APERSI Sulsel Yasser Latief, Sekretaris Irwan Hasan, Bendahara Sulkifli Ishak Djarre, Ketua OKK H Darwis Dg Nai, serta para wakil ketua yakni Asy’ari Abdullah, H Rohandi, dan H Hamid Dg La’lang. Turut hadir pula pengurus DPP APERSI, H Akbar Yusuf.
Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah mendorong APERSI Sulawesi Selatan untuk mulai mempelopori pembangunan hunian vertikal di Kota Makassar. Menurutnya, konsep hunian vertikal menjadi solusi atas keterbatasan lahan di kawasan perkotaan yang terus meningkat.
“Hunian vertikal perlu mulai dikembangkan agar masyarakat tidak terus terdorong ke pinggiran kota, sementara aktivitas dan pekerjaan mereka berada di dalam kota,” ujar Fahri.
Ia menilai, pendekatan tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan tata ruang kota sekaligus memberikan akses hunian yang lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.
Gagasan tersebut disambut positif jajaran pengurus APERSI Sulsel. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi para pengembang, terutama terkait proses perizinan yang dinilai masih cukup rumit.
Ketua APERSI Sulsel, Yasser Latief, dalam kesempatan itu mengusulkan agar ekosistem pembangunan perumahan dapat dikendalikan secara lebih terintegrasi oleh Kementerian PKP.
“Supaya lebih ringkas dan cepat, kami mengusulkan agar mencontoh sistem di dapur rogram Makan Bergizi Gratis (MBG) saja. Kalau Badan Gizi Nasional bisa mengelola ekosistemnya secara terpusat, harusnya Kementerian PKP juga bisa,” kata Yasser.
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menyatakan bahwa gagasan pengelolaan ekosistem perumahan yang lebih terintegrasi memang tengah menjadi bahan pembahasan di tingkat kementerian.
“Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan konsep ini segera bisa terealisasi,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan para pengembang dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan yang menghadapi tekanan kebutuhan lahan yang semakin besar.(*)
Pos terkait
