Hadiri Musrenbang, Ketua DPRD Makassar Angkat Solusi Waduk dan Pelebaran Sungai
Terasberita-Makassar. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengusulkan pembangunan waduk untuk mengatasi banjir di Kecamatan Manggala, timur kota.
Dia berdalih, kawasan Blok 8 dan 10 Perumnas Antang di Manggala merupakan daerah langganan tahunan banjir dan genangan air.
Usulan waduk tersebut disampaikan Supratman diwawancara usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Pemkot Makassar di Hotel Claro Makassar Jl AP Pettarani, Kamis (5/3/2026).
Supratman menjelaskan, ada lahan potensial yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan waduk.
“Saya pengennya ada waduk yang ada di samping blok 10. Sekitar 40 hektare ada disana,” kata Supratman.
Menurutnya, secara karakteristik, air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan lahan rendah tersebut sebagai kolam retensi atau waduk penampung sementara.
Itu sebagai salah satu solusi jangka panjang mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi masalah klasik di wilayah tersebut.
“Kalau di situ ada sekitar 40 hektar, kenapa tidak kita manfaatkan menjadi waduk? Air ditampung dulu di sana, kemudian dialirkan ke sungai untuk pembuangan,” katanya.
Ia mengakui sebagian besar lahan tersebut merupakan milik masyarakat.
Namun, ia menilai lahan tersebut juga tidak maksimal dimanfaatkan karena kerap terdampak banjir.
“Rata-rata itu persawahan masyarakat yang juga tidak bisa dimaksimalkan karena memang tanah banjir. Jadi kenapa tidak kita jadikan waduk saja,” ujarnya.
Supratman juga menanggapi paparan Gubernur Sulawesi Selatan dalam forum Musrenbang Kota Makassar.
Ia menilai, sejumlah poin yang disampaikan telah cukup komprehensif.
Terutama yang menyentuh persoalan mendasar di Manggala seperti banjir dan persampahan.
“Hampir separuh yang disampaikan Pak Gubernur itu menyangkut pengembangan dan penyelesaian masalah klasik di Manggala, mulai dari banjir, persampahan, dan lain sebagainya. Saya pikir ini sudah cukup komplit,” ujarnya.
Supratman mendukung rencana pelebaran sungai dan penataan jembatan yang dinilai menjadi titik penyempitan aliran air.
Menurutnya, jika pelebaran sungai dan penyesuaian bentang jembatan di wilayah perbatasan Maros-Makassar dapat direalisasikan, maka dampak banjir di Manggala akan jauh berkurang.
Ia menjelaskan, aliran air dari kawasan Manggala sejatinya akan langsung mengarah ke Moncongloe dan bermuara ke Sungai Tallo.
Namun, ketika terjadi penyempitan atau hambatan di beberapa titik, air meluap dan menggenangi permukiman warga.
“Kalau itu terselesaikan, saya pikir banjir Manggala tidak separah lagi seperti kemarin-kemarin. Karena alirannya akan langsung masuk ke Sungai Moncongloe, tembus ke Sungai Tallo,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan temuannya terkait banjir yang terjadi di Manggala.
Gubernur menyebut terdapat penyempitan (bottleneck) signifikan pada alur sungai tersebut.
Menurutnya, lebar sungai yang semula diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter, kini tersisa sekitar 1,5 meter di beberapa titik.
Penyempitan drastis itu dinilai menjadi hambatan utama aliran air saat debit meningkat.
“Itu harus dibuka kembali. Tidak ada toleransi. Ini menyangkut orang banyak,” tegasnya.
Ia menginstruksikan pelibatan Satpol PP Kota Makassar dan Satpol PP Provinsi untuk menertibkan bangunan atau hambatan di sempadan sungai.
Namun ia juga mengakui, penanganan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
Sungai Sabeng sendiri berada dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Gubernur mengungkapkan, pengerukan sebenarnya pernah dianggarkan, tetapi terkendala tuntutan ganti rugi dari warga di sempadan sungai.
“Secara aturan, sempadan sungai tidak bisa diganti rugi. Tapi begitu ditertibkan, masuk perkara. Ini yang membuat pemerintah sering serba salah,” ujarnya.
Ia juga menemukan persoalan infrastruktur berupa pintu air yang rusak dan tidak terawat.
Menurutnya, kewenangan yang terpisah antara Balai Sungai dan Pemerintah Provinsi membuat penanganan tidak optimal.
“Pintunya rusak, tapi kewenangannya beda. Ini bertahun-tahun baru ketahuan,” katanya.
Sungai Sabeng disebut memiliki jalur bypass yang bisa diatur buka-tutupnya.
Kedepan, Pemprov Sulsel berencana menempatkan pompa untuk membantu mengendalikan debit air saat hujan ekstrem.
Selain Sabeng, Gubernur juga menyoroti kondisi di Paccerakkang.
Ia menemukan jembatan dengan struktur box culvert ganda yang dinilai tidak proporsional dengan lebar sungai.
“Sungainya besar, tapi di bawah jembatan hanya dua box culvert. Itu mungkin cuma 20 persen dari lebar sungai. Pasti banjir,” ungkapnya.
Meski menjadi kewenangan provinsi, ia memerintahkan agar dilakukan pergeseran anggaran untuk membongkar struktur tersebut dan menggantinya dengan jembatan rangka yang lebih terbuka.
Namun ia mengakui, pergeseran anggaran di tengah tahun bukan perkara mudah secara administratif.(*)
Pos terkait
