Sekwan Sulteng Hadiri Pembukaan Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia di Makassar
Terasberita-Makassar. Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Pembukaan Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia, yang digelar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (2/3/2026).
Forum ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng, H. Moh Arus Abdul Karim, selaku Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia.
Dalam sambutannya, politisi Golkar yang sekaligus Ketua DPRD Sulteng, H. Moh Arus Abdul Karim, menyampaikan, forum ini merupakan wadah konsolidasi nasional DPRD provinsi penghasil nikel, untuk menyatukan sikap, memperkuat peran kelembagaan, serta memperjuangkan kebijakan pertambangan yang lebih berkeadilan bagi daerah.
Sementara itu, Sekwan DPRD Sulteng, Moh. Sadly Lesnusa, menyampaikan bahwa keberhasilan forum sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan teknokratis dari jajaran Sekretariat DPRD di seluruh provinsi penghasil nikel.
Dikatakannya, Sekretariat DPRD mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini, serta memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rumusan dan rekomendasi forum tersusun secara sistematis, akuntabel, serta memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.
“Sekretariat DPRD tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam penguatan substansi kebijakan melalui penyediaan data komprehensif, kajian regulasi yang mendalam, analisis fiskal yang terukur, serta harmonisasi naskah rekomendasi forum agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Moh. Sadly.
Lebih lanjut, Sekretaris DPRD menegaskan kesiapan untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil forum melalui koordinasi lintas daerah, pendokumentasian dan pengarsipan resmi keputusan forum, serta dukungan teknis terhadap langkah-langkah strategis DPRD, termasuk penguatan argumentasi dalam advokasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat.
Ia berharap forum ini menjadi fondasi mekanisme kerja sama antardaerah penghasil nikel yang terstruktur dan berkesinambungan, sehingga aspirasi daerah dapat diperjuangkan secara konsisten, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Forum koordinasi ini diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama dan rekomendasi strategis untuk mendorong tata kelola pertambangan nikel yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.(*)
Pos terkait
