Munafri Arifuddin Tekankan Perencanaan Presisi dan Kolaborasi OPD di Perjanjian Kinerja 2026
Terasberita-Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 bersama seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Bilateral Balai Kota Makassar, Jumat (30/1/2026), dan menjadi penanda dimulainya komitmen kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjawab tantangan pemerintahan tahun 2026.
Munafri menekankan pentingnya perencanaan yang presisi sejak awal agar pelaksanaan program berjalan optimal hingga akhir tahun. Ia menyoroti masih rendahnya serapan anggaran pada tahun sebelumnya yang berdampak pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
“Perencanaan jangan salah dari awal. Ini harus menjadi guidance sampai akhir, agar pola serapan dan belanja bisa maksimal,” tegas Munafri.
Ia mengapresiasi capaian peningkatan pendapatan daerah yang mencapai 93 persen, namun mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diimbangi dengan belanja yang efektif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, Munafri secara tegas meminta agar tidak ada lagi ego sektoral antar-OPD yang berpotensi menghambat pelayanan publik. Menurutnya, persoalan di lapangan sering kali bukan disebabkan keterbatasan sumber daya, melainkan lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah.
“Kalau ada persoalan di lapangan dan OPD saling lempar tanggung jawab, yang dirugikan adalah masyarakat. Sistem pemerintahan ini kolektif, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Munafri juga meminta jajaran kewilayahan, khususnya para camat, untuk lebih proaktif mendukung program strategis Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai percepatan pelayanan publik hanya bisa tercapai melalui kerja tim yang solid dari tingkat kota hingga kelurahan.
Tak hanya soal disiplin dan kolaborasi, Munafri turut menekankan pentingnya inovasi dalam birokrasi. Ia mendorong kepala OPD membuka ruang bagi aparatur dan generasi muda untuk menghadirkan terobosan yang berdampak nyata.
“Inovasi jangan berhenti di piagam dan foto. Harus berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa Perjanjian Kinerja bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk akad tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional.
“Komitmen kerja hari ini sangat penting. Perjanjian ini bukan sekadar seremoni di atas kertas,” tutupnya.(*)
Pos terkait
