Pemprov Sulsel Raih Penghargaan SAKIP 2025, Nilai Akuntabilitas Kinerja Naik ke Predikat BB
Terasberita-Makassar. Pemprov Sulsel kembali mencatatkan prestasi positif dalam tata kelola pemerintahan, setelah berhasil meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025.
Pemprov Sulsel memiliki nilai akuntabilitas kinerja yang meningkat dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025, yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemprov Sulsel, Jayady, Kamis (13/2/2026), menjelaskan, capaian ini merupakan hasil dari peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dinilai secara komprehensif dan ketat oleh Kementerian PANRB.
Menurutnya, penghargaan itu menjadi bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Pemprov dalam memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja.
SAKIP sendiri merupakan sistem pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang tidak hanya menilai capaian program, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung, kendala serta target yang belum tercapai.
Adapun penilaiannya mencakup perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal, sehingga memberikan gambaran utuh tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam implementasinya di lingkup Pemprov Sulsel, SAKIP dikoordinasikan secara terpadu, dengan Bappeda berperan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggungjawab pada pelaporan kinerja serta Inspektorat melaksanakan evaluasi internal.
Jayady menegaskan, peningkatan nilai SAKIP tidak terlepas dari kontribusi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Secara kuantitatif, nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun 2025 mencapai 70,26 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 69,02 poin.
Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik. Jayady juga menyampaikan harapan Gubernur Sulsel agar capaian tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Menurutnya, penerapan SAKIP secara konsisten akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, penguatan SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting, untuk memastikan kebijakan serta anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.(*)
Pos terkait
