KPK Tinjau Proyek Multi Years di Hertasning dan Aeropala, Awasi Transparansi Pembangunan
Terasberita-Makassar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan lapangan ke proyek Multi Years Contract di Jalan Hertasning Makassar dan Jalan Aeropala Kabupaten Gowa.
Peninjauan tersebut dipimpin oleh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam proyek infrastruktur daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan proyek strategis pemerintah daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Bagian dari Tugas Koordinasi KPK
KPK memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah yang menjalankan pelayanan publik.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan korupsi.
“Kita melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik,” kata Tri Budi Rochmanto.Dengan turun langsung ke lapangan, KPK dapat memantau pelaksanaan proyek secara lebih menyeluruh.
Proyek Multi Years Jadi Perhatian
Proyek Multi Years Contract biasanya memiliki nilai anggaran besar dan masa pengerjaan yang panjang.
Karena itu, proyek jenis ini sering menjadi fokus pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran.
KPK ingin memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai prosedur, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Pemprov Sulsel Perkuat Integritas Proyek
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ihsan menilai kehadiran KPK memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola proyek pemerintah.
Menurutnya, koordinasi tersebut membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Kita ketahui bersama bahwa KPK memiliki wewenang untuk mengoordinasikan instansi yang berwenang memberantas korupsi serta instansi pelayanan publik untuk menutup celah korupsi,” kata dia.
Pengawasan untuk Menutup Celah Korupsi
Menurut Andi Ihsan, pengawasan yang dilakukan oleh KPK menjadi bagian penting dalam menjaga integritas program pembangunan.
Koordinasi antara KPK dan pemerintah daerah diharapkan dapat menutup berbagai celah yang berpotensi memicu praktik korupsi.
Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan memastikan setiap proyek berjalan efektif dan tepat sasaran.
Infrastruktur Dorong Akses Ekonomi
Pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.
Proyek tersebut bertujuan memperluas akses transportasi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan semakin berkembang dan ketimpangan antarwilayah dapat berkurang.
Melalui pengawasan yang kuat dari KPK, proyek-proyek strategis tersebut diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.(*)
Pos terkait
