Konflik Timur Tengah Picu Krisis BBM, Pemkot Makassar Bahas Kebijakan WFH dan Sekolah Daring
Terasberita-Makassar. kini, eskalasi konflik berkepanjangan di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Agresi Amerika Serikat-Israel atas Iran menjadi sebab utama.
Hal ini berdampak pada tekanan beban subsidi energi nasional, khususnya potensi krisis bahan bakar minyak (BBM). Merespons kondisi tersebut, pemerintah telah menyiapkan kebijakan strategis WFH bagi ASN dan sekolah secara daring.
Kebijakan ini diambil untuk menekan konsumsi BBM, utamanya pada mobilitas harian ASN, guru, dan siswa. Pemkot Makassar sendiri telah mendiskusikan terkait kebijakan WFH ini untuk diterapkan di Pemkot Makassar.
“Kami sementara diskusikan dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Makassar,” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar Kamelia Thamrin Tantu kepada FAJAR, Minggu, 29 Maret 2026.
Pihaknya akan menyampaikan hasil diskusi dengan Bagian Ortala Pemkot Makassar dan kebijakan WFH ini kepada Wali Kota Makassar. “Baru mau dilaporkan di Pak wali,” tambahnya.
Sementara di Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, untuk penerapan kebijakan sekolah daring masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. “Sebagai pelaksana, kita menunggu kejelasan,” ucap Kepala Disdik Makassar Achi Soleman.
Di sisi lain, DPRD Makassar mendukung Pemkot Makassar untuk menerapkan WFH sesuai arahan dari pemerintah pusat jika sudah diberlakukan. Apalagi jika merujuk dengan kondisi negara saat ini.
“Kita sudah dengar bersama Bapak Presiden akan mengeluarkan aturan WFH terhadap seluruh instansi yang ada di Indonesia,” ucap Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika.
DPRD Makassar akan terus mendukung kebijakan Pemkot Makassar jika dijalankan sesuai aturan dan merujuk pada pemerintah pusat.
“Kalau rujukan itu ada, DPRD mendukung apa yang menjadi langkah Pemkot Makassar menindaklanjuti arahan bapak Presiden, kita akan menunggu langkah-langkah strategis selanjutnya seperti apa,” tegas legislator Golkar ini.
Kebijakan WFH dianggap tidak akan mengganggu proses berjalannya pemerintahan. Kerja-kerja DPRD Makassar akan berjalan seperti biasanya dan tidak mengurangi kerja pengabdian kepada masyarakat.
“Proses berjalannya pemerintahan dan kami di DPRD, apa yang menjadi kondisi hari ini, masyarakat tidak akan terhalangi urusan-urusan di pemerintah. Dan kita di DPRD tak menghambat untuk menyerap aspirasi,” jelas Sekretaris Golkar Makassar ini.
“Ini bukan hambatan, tapi ini tantangan bagaimana kita bisa bekerja. Tantangan ini juga menuntut kita untuk bekerja lebih baik kedepannnya,” tambah Suharmika.(*)
Pos terkait
