Pemkot dan DPRD Makassar Cari Solusi SPMB 2025 ; Pastikan Tidak Ada Anak yang Tertinggal Sekolah

Terasberita— Pemerintah Kota Makassar menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun ajaran 2025, yang hingga kini masih menyisakan sejumlah kendala, termasuk siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menerima kunjungan silaturahmi Komisi D DPRD Kota Makassar di Kantor Balai Kota, pada Kamis, 24 Juli 2025.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, didampingi sejumlah anggota dewan seperti Andi Suhada Sappaile, Rezki Nur, A. Odhika Cakra Satriawan, Eshin Usami Nur Rahman, Adi Akbar, dan Budi Hastuti. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi.

“Komitmen kami jelas. Tidak boleh ada satu pun anak di Makassar yang tertinggal hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri,” ujar Munafri.

Ia menyebutkan bahwa Pemkot melalui Dinas Pendidikan telah mengirimkan Kepala Dinas langsung ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan terkait penambahan rombel (rombongan belajar) yang disertai dengan pengakuan resmi di Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

“Kita tidak ingin ada lagi anak-anak yang tidak masuk Dapodik karena kesalahan prosedur atau keterlambatan administrasi. Semua harus ditangani sejak awal,” tegasnya.

Optimalisasi Sekolah Kurang Diminati dan Kemitraan dengan Swasta

Munafri juga menyoroti pentingnya pemerataan kuota sekolah. Menurutnya, sebelum membahas penambahan rombel di sekolah favorit, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa sekolah-sekolah lain yang kurang diminati telah terisi maksimal.

“Jangan dulu bicara rombel kalau masih ada sekolah yang kosong. Ini soal pemerataan. Kita ingin semua sekolah hidup dan anak-anak tidak menumpuk hanya di satu lokasi,” tambahnya.

Sebagai alternatif solusi, Pemkot Makassar juga membuka peluang kerja sama dengan sekolah swastauntuk menampung siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

Langkah ini akan disusun dalam bentuk skema kolaboratif antara pemerintah, DPRD, dan sekolah-sekolah mitra.

“Kami tidak ingin menyelesaikan masalah ini secara sepihak. Kolaborasi dengan swasta adalah salah satu opsi yang realistis, tentu dengan perhitungan subsidi dan bantuan,” ujar Munafri.

DPRD Dorong Pemerataan dan Transportasi Pendidikan

Menanggapi langkah tersebut, Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham menyambut baik inisiatif Pemkot Makassar. Ia menilai bahwa pendekatan yang dilakukan telah sesuai arah kebijakan yang diinginkan oleh DPRD.

Namun, Ari mengingatkan masih terjadi ketimpangan akses pendidikan di sejumlah kecamatan, khususnya Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Ia menyoroti bahwa meski beberapa sekolah negeri memiliki daya tampung besar, distribusi siswa masih belum merata.

“Di daerah tertentu, akses ke sekolah negeri sangat terbatas. Ini harus menjadi perhatian khusus,” kata Ari.

Sebagai respons, DPRD mendorong penguatan layanan transportasi pelajar bagi wilayah yang sulit dijangkau. Ari menyatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan penambahan armada angkutan pelajar.

“Kita akan lihat kemungkinan menambah transportasi khusus bagi siswa di daerah-daerah dengan akses terbatas,” lanjutnya.

Masih 858 Siswa Belum Tertampung

Dalam pemaparan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Solemanmenyebutkan bahwa hingga akhir Juli 2025, tercatat masih ada 858 siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

Sebagian besar berasal dari wilayah padat penduduk dan berusaha masuk ke sekolah-sekolah favorit yang kuotanya sudah penuh, seperti SMP Negeri 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33.

“Sekolah-sekolah itu memang selalu penuh karena lokasinya strategis. Tapi kami masih punya banyak sekolah lain yang kuotanya belum maksimal,” jelas Achi.

Ia menambahkan bahwa proses SPMB masih berlangsung hingga 31 Agustus 2025, dan Pemkot Makassar akan memaksimalkan seluruh jalur serta peluang yang ada, termasuk regulasi baru dari pusat.

“Kami ingin setiap anak tertampung, baik di sekolah negeri maupun melalui kemitraan dengan swasta, dengan tetap menjamin hak mereka masuk ke Dapodik,” ujarnya.

Langkah Jangka Menengah: Bangun Sekolah Baru dan Regrouping

Sebagai solusi jangka menengah hingga panjang, DPRD Makassar juga mendorong wacana pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP di wilayah padat dan terpinggirkan, serta opsi regrouping sekolah yang tidak efisien secara daya tampung.

“SPMB bukan cuma urusan tahunan, tapi gambaran dari keadilan akses pendidikan. Kita harus berpikir solutif dan progresif,” tegas Ari.

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara Pemkot, DPRD, dan Dinas Pendidikan, diharapkan persoalan penerimaan siswa baru tahun ini dapat ditangani dengan adil, transparan, dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar.