ketua Komisi D DPRD Makassar Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Dispora

Terasberita – Makassar,  Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) hingga triwulan kedua tahun 2025. Capaian anggaran yang masih berada di kisaran 10 persen dinilai dapat mengganggu kelangsungan sejumlah program strategis.
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyampaikan kekhawatirannya terhadap lambatnya realisasi program yang telah direncanakan. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar manfaat program bisa segera dirasakan masyarakat.
“Sampai pertengahan tahun ini, realisasi anggaran Dispora belum mencapai dua digit. Ini harus jadi perhatian serius, apalagi banyak program yang langsung menyentuh kebutuhan publik,” ujarnya, Minggu (13/7/2025).
Salah satu proyek yang menjadi perhatian Komisi D adalah pengembangan kawasan Karebosi, yang memiliki nilai strategis sebagai ruang terbuka publik sekaligus pusat aktivitas olahraga dan rekreasi warga.
“Karebosi merupakan salah satu ikon kota dan proyek revitalisasinya harus diprioritaskan. Kami harap pengerjaan fisik bisa segera dimulai kembali,” kata Ari.
Ia mengungkapkan bahwa proyek tersebut sempat mengalami penundaan akibat sejumlah kendala teknis, termasuk masalah pelaksanaan oleh pihak kontraktor dan proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pekerjaan sempat tertunda karena ada evaluasi dari BPKP serta kegagalan kontraktor sebelumnya. Namun sekarang kami mendapat informasi bahwa proses pemeriksaan sudah rampung dan hasilnya telah disampaikan,” jelasnya.
Dengan selesainya proses evaluasi tersebut, DPRD mendorong Dispora untuk segera menindaklanjuti dan melanjutkan tahapan pelaksanaan di lapangan.
Ari menilai, keberlanjutan proyek revitalisasi Karebosi akan memberikan dampak positif terhadap kualitas ruang kota dan peningkatan sarana olahraga bagi masyarakat.
“Jika dilanjutkan dengan baik, ini bisa menjadi ruang publik yang benar-benar bermanfaat bagi warga. Bukan hanya estetika, tapi juga dari sisi kesehatan dan aktivitas sosial,” tambahnya.
Komisi D berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja seluruh OPD, termasuk Dispora, serta mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mempercepat pembangunan.
“Kami terbuka untuk berdiskusi dan memberi dukungan yang konstruktif. Harapannya, pelayanan publik semakin berkualitas dan anggaran bisa benar-benar memberi dampak nyata,”(*)