DPRD Makassar Dukung Evaluasi Laskar Pelangi
Terasberita – Makassar,Pemerintah Kota Makassar kini tengah disorot usai munculnya temuan puluhan pegawai fiktif dalam struktur Laskar Pelangi tingkat SD dan SMP. Temuan ini mendorong DPRD Makassar, khususnya Komisi A, untuk segera mengambil langkah pengawasan dan pembenahan.
Dikonfirmasi Rabu (16/4/2025), Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya evaluasi menyeluruh yang diinisiasi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Bukti Djufri. Evaluasi ini menyasar ke seluruh pegawai Laskar Pelangi yang tersebar di berbagai satuan pendidikan dasar. Sebanyak 52 orang pegawai diduga tidak pernah menjalankan tugasnya, padahal tercatat secara administratif. Menanggapi hal tersebut, Andi Makmur menyampaikan rasa prihatinnya dan menyebut kejadian itu sebagai bentuk “kebocoran SKPD” yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Dalam keterangannya pada Rabu, 16 April 2025, Andi Makmur menekankan pentingnya pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh terhadap data kepegawaian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta menjaga integritas birokrasi. Sebagai langkah konkret, Komisi A DPRD Makassar telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan verifikasi ulang terhadap pegawai Laskar Pelangi yang ada di bawah kewenangannya masing-masing.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Andi Bukti Djufri, membeberkan bahwa temuan ini berasal dari laporan internal yang dikumpulkan oleh Kasubag Kepegawaian Disdik Makassar. Laporan tersebut mengungkap adanya pegawai yang tak pernah hadir namun tetap menerima Surat Keputusan (SK).
Tak hanya itu, sejumlah pegawai yang telah diberikan SK bahkan belum melapor ke unit kerja masing-masing sesuai prosedur. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan dan proses rekrutmen yang berjalan selama ini. Sebagai bentuk tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan melakukan pengecekan langsung ke sekolah-sekolah guna menilai kinerja pegawai dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terbukti tidak aktif bekerja.
Pos terkait
